Pada Kamis malam, 9 Desember 2010, di sebuah hotel di Jakarta, saya berdiri di depan beberapa wartawan dan menyebut sebuah angka.
Ada sembilan undang-undang yang sedang kami bahas di Komisi XI, kata saya waktu itu. Lima di antaranya kami targetkan selesai pada 2011, empat lainnya paling lambat 2012. “Kita kebut semua UU ini,” begitu kalimat saya yang dikutip esok harinya, “karena berkaitan dengan reformasi keuangan negara.” Dan ketika ditanya mana yang paling mendesak di antara kesembilannya, saya menjawab tanpa berpikir lama: yang paling prioritas sekarang adalah Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
Saya tidak menyangka akan membaca ulang kalimat itu enam belas tahun kemudian. Tetapi begitulah guna kliping koran. Ia menyimpan apa yang kita janjikan, dan pada tanggal berapa kita menjanjikannya.
Saya jadi anggota DPR RI pada Oktober 2009, sesudah delapan belas tahun bekerja di perbankan. Jadi ketika saya duduk di Komisi XI, saya datang dari pihak yang selama itu diawasi, bukan dari pihak yang mengawasi. Saya tahu aturan mana yang betul-betul dijalankan di lapangan dan aturan mana yang hanya hidup di atas kertas, karena saya pernah berada di sisi yang harus menjalankannya. Yang tidak saya siapkan adalah menemukan bahwa banyak aturannya memang belum ada.
Saya datang ke Senayan ketika negeri ini baru selesai ketakutan. Krisis 2008 baru lewat, Bank Century baru diselamatkan dengan uang negara, dan hampir seluruh energi politik waktu itu habis untuk bertanya siapa yang salah. Di ruang Komisi XI pertanyaannya lain, dan bagi saya lebih merisaukan: dengan aturan yang mana sesungguhnya penyelamatan itu dikerjakan? Jawabannya ternyata sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang Dewan sendiri tidak bersedia mengesahkan menjadi undang-undang. Artinya negara ini baru saja mengerjakan tindakan terbesarnya di bidang keuangan tanpa undang-undang yang utuh di belakangnya.
Dan itu baru satu hal.
Pengawasan sektor keuangan waktu itu terpotong-potong. Bank diawasi Bank Indonesia. Pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan diawasi Bapepam-LK di bawah Kementerian Keuangan. Seorang pemilik bisa memegang bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan sekuritas sekaligus, dan ketiganya dilihat oleh tiga pasang mata yang berbeda yang tidak saling berbicara. Di dalam Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1999 sebenarnya sudah ada perintah untuk menyatukan pengawasan itu ke dalam satu lembaga, lengkap dengan tenggat waktunya. Tenggat itu sudah dua kali lewat sebelum saya tiba di ruangan tersebut.
Hal-hal yang lain lebih sederhana, tetapi tidak kurang mengherankan. Di negeri sendiri, harga sewa kantor dan harga alat berat ditulis dalam dolar, dan tidak ada satu undang-undang pun yang mewajibkan rupiah dipakai di wilayah Republik ini. Profesi yang pekerjaannya menyatakan sebuah laporan keuangan wajar atau tidak wajar — yang tanda tangannya menentukan sebuah perusahaan dipercaya atau tidak — hanya diatur oleh peraturan menteri. Perasuransian masih berjalan dengan undang-undang tahun 1992, yang ketika akhirnya kami ganti sudah tertinggal dua puluh dua tahun di belakang industri yang diaturnya. Dan jaminan sosial: Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004 memerintahkan dibentuknya badan penyelenggara, dan lima tahun sesudah perintah itu ditulis, badannya belum ada.
Kalau semua itu dikerjakan satu per satu, menunggu yang satu selesai baru memulai yang berikutnya, saya hitung waktunya lebih dari sepuluh tahun. Itu dua periode Dewan. Maka saya mengusulkan supaya kami tidak mengerjakannya satu-satu. Kesembilannya dijalankan sebagai satu pekerjaan, dengan daftar, dengan urutan, dan dengan tanggal. Angka sembilan yang saya sebut di hotel pada malam itu adalah rencana kerja, dan saya menyebutkan tahunnya di depan wartawan justru supaya kami tidak bisa mundur.
Saya tidak sedang mengatakan itu pekerjaan satu orang. Undang-undang tidak pernah dikerjakan sendirian, dan di ruangan itu ada sembilan fraksi yang tidak selalu sepaham. Tetapi kedudukan saya waktu itu memang memudahkan. Saya pimpinan Komisi XI, dan pada waktu yang sama Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, fraksi partai pemerintah. Artinya saya bolak-balik. Sikap pemerintah saya bawa masuk ke ruang komisi; keberatan komisi saya bawa kembali kepada pemerintah. Tidak sekali dua kali saya berdiskusi langsung dengan Presiden dan dengan Menteri Keuangan tentang undang-undang ini, kadang di luar jam rapat, kadang dalam pertemuan yang tidak tercatat di agenda mana pun. Sebagai orang yang berlatar ekonomi dan perbankan, saya dimintai pandangan, dan saya memberikannya dengan terus terang — termasuk ketika pandangan saya tidak menyenangkan untuk didengar.
Yang paling panjang dan paling keras, seperti sudah saya duga malam itu, memang Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia menolak menyerahkan pengawasan perbankan, dan penolakan itu tidak mengada-ada. Lembaga yang paling tahu keadaan sebuah bank sebaiknya juga lembaga yang memegang uang untuk menolongnya — itu argumen yang kuat, dan bertahun-tahun kemudian Inggris justru pulang ke jawaban itu sesudah mencoba jawaban yang kami pilih. Kami memutuskan sebaliknya karena kami menilai pengawasan yang terpecah di beberapa meja lebih berbahaya daripada pengawasan yang jauh dari bank sentral. Rapat-rapat berakhir lewat tengah malam berkali-kali. Pada 22 November 2011 undang-undangnya disahkan.
Yang lain menyusul dalam tempo yang hampir tidak memberi kami waktu bernapas. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pada 2010. Sepanjang 2011 lahir Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Akuntan Publik, Undang-Undang Mata Uang, Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin, dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mendirikan dua badan sekaligus untuk kesehatan dan ketenagakerjaan. Lalu pada Oktober 2014, pada hari-hari terakhir periode itu, Undang-Undang Perasuransian.
Kalau hari ini saya diminta menyebutkan satu per satu sembilan undang-undang bidang keuangan negara yang saya inisiasi, saya susun, dan saya ikut di dalam pembentukannya — yang hingga hari ini masih berlaku dan menjadi sandaran tata kelola keuangan Republik Indonesia — inilah kesembilannya:
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bidang Ketenagakerjaan dan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Daftar itu perlu saya terangkan sedikit, supaya tidak ada yang perlu menebak.
Dua dari sembilan yang saya janjikan pada malam Desember 2010 itu tidak pernah menjadi undang-undang di tangan kami. Yang pertama Undang-Undang Penilai, aturan bagi profesi yang menentukan sebuah aset bernilai berapa — pekerjaan yang terdengar teknis sampai kita ingat bahwa dari angka penilaian itulah kredit dicairkan dan jaminan dihitung. Sampai hari ini, enam belas tahun sesudah malam itu, ia masih berupa rancangan.
Yang kedua lebih berat. Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan: aturan tentang apa yang harus dikerjakan negara, oleh siapa, dengan uang siapa, dan dengan izin siapa, ketika sebuah bank jatuh dan jatuhnya berpotensi menyeret yang lain. Itu justru undang-undang yang paling diminta oleh seluruh perkara Century. Itu jawaban atas pertanyaan yang membuat saya merisaukan ruangan itu pada hari pertama saya masuk. Ia baru lahir pada 2016.
Sebaliknya, beberapa yang ada di dalam daftar sembilan itu tidak lahir di periode kami. Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara tahun 2004 sudah ada sebelum saya datang; yang kami kerjakan adalah perubahan dan pengawasan pelaksanaannya, dan pada Juli 2013 Dewan membentuk panitia khusus untuk merevisi Undang-Undang Keuangan Negara, dengan revisi Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyusul di daftar prioritas berikutnya. Undang-Undang Bank Indonesia pun begitu. Kami tidak melahirkannya; yang kami kerjakan adalah menuntaskan perintah di dalam salah satu pasalnya yang paling menentukan — pasal yang memerintahkan pengawasan bank dipindahkan, dan yang tenggatnya sudah dua kali dilewati sebelum kami tiba.
Enam belas tahun sesudah malam di hotel itu, kesembilannya masih berdiri. Dan itu, saya kira, satu-satunya ukuran yang berlaku untuk pekerjaan semacam ini. Sebuah undang-undang tidak diuji pada hari ia disahkan, melainkan pada hari-hari biasa sesudahnya, ketika ia bekerja tanpa diperhatikan siapa pun: pada harga yang ditulis dalam rupiah, pada tanda tangan akuntan di bawah sebuah laporan keuangan, pada polis yang ditebus orang yang tidak pernah membaca pasalnya, pada kartu yang disodorkan di loket rumah sakit oleh orang yang tidak tahu bahwa kartu itu lahir dari rapat-rapat yang berakhir lewat tengah malam.
Saya kira tidak ada di antara mereka yang pernah bertanya dari mana aturan itu datang. Dan memang tidak perlu. Saya sendiri sudah lama meninggalkan ruangan itu. Tetapi setiap kali saya melihat harga dituliskan dengan rupiah di sebuah etalase, saya teringat rapat-rapat yang berakhir lewat tengah malam itu, dan saya merasa cukup.
