Setiap musim panen tembakau, ada satu percakapan yang berulang di Madura, dan isinya tidak pernah berubah.

Achsanul Qosasi mencatatnya sepulang dari gudang induk PT Bawang Mas Group, tempat ia singgah dan berbincang panjang dengan pemiliknya, H. Khairul Umam — yang di Madura lebih dikenal sebagai H. Her.

“Sudah cukup lama kami berjuang bersama untuk tembakau Madura,” tulisnya. “Setiap musim panen, pembicaraan kami selalu sama: bagaimana harga bisa menguntungkan petani.”

Pertanyaan yang sama, tahun demi tahun. Itu saja sudah merupakan keterangan tentang keadaan.

Sebab yang menahan harga tetap layak di Madura hari ini bukan kebijakan, dan bukan pula lembaga. Melainkan pengusaha-pengusaha lokal seperti H. Her.

Merekalah yang membuka gudang ketika panen datang, menyerap hasil petani, dan membayar dengan harga yang pantas. 

Musim ini harga tembakau bergerak di kisaran Rp50.000 sampai Rp75.000 per kilogram, dengan angka tertinggi untuk tembakau kualitas gunung. Musim ini tetap memberi untung bagi petani, meskipun keuntungannya tidak sebesar musim kemarin.

Dan mereka tidak berjalan sendirian.

Para ulama Madura selalu hadir dengan kepeduliannya, mengingatkan bahwa nasib petani tembakau adalah urusan bersama, bukan sekadar urusan dagang.

Kalimat itu perlu dibaca pelan-pelan. Di banyak tempat, harga komoditas adalah urusan pasar dan berhenti di situ. Di Madura, ia juga urusan yang diingatkan dari mimbar. Dari perhatian itulah, banyak hal masih terjaga sampai hari ini.

 

Tetapi kita harus jujur

“Ekonomi sebuah daerah tidak boleh bertumpu pada beberapa orang saja,” tulisnya.

Angka tahun ini menunjukkan persis apa yang ia maksud.

Madura diperkirakan memanen 50.000 ton tembakau pada 2026. Sementara kebutuhan seluruh pabrik rokok nasional berkisar 30.000 sampai 35.000 ton per tahun. Artinya ada sekitar 15.000 ton yang, sejak awal musim, sudah dipastikan tidak punya pembeli.

Lima belas ribu ton itulah yang selama ini ditahan oleh gudang-gudang lokal dan oleh kepedulian yang tidak tertulis di dokumen mana pun.

Di Pamekasan saja, sejak pembelian dibuka, tercatat sekitar 16.000 ton tembakau terserap — 12.000 ton oleh perusahaan rokok nasional, 881 ton oleh perusahaan rokok lokal, dan lebih dari 3.000 ton lewat pembelian pribadi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pamekasan, Muharram, menyebut ada 60 gudang yang mengajukan permohonan pembelian.

Adapun gudang PT Bawang Mas Group sendiri, sampai pertengahan Agustus 2026, menampung sekitar 1.500 ton.

Seribu lima ratus ton. Sepersepuluh dari surplus yang harus ditanggung pulau ini.

Itu bukan angka yang kecil untuk satu perusahaan. Justru sebaliknya — angka itu memperlihatkan betapa besar beban yang dipikul, dan betapa jauh jaraknya dari yang dibutuhkan. 

Sekuat apa pun niat mereka, gudang punya kapasitas dan modal punya dasar. Dan tidak ada yang bisa memastikan sampai kapan orang-orang itu sanggup bertahan menanggungnya sendirian.

Pengakuan seperti ini tidak menguntungkan siapa pun yang menuliskannya. Ia berarti mengakui bahwa keadaan yang barusan disyukuri sebenarnya rapuh — dan bahwa rasa aman petani tembakau Madura, selama ini, bergantung pada kesediaan segelintir orang untuk terus membuka gudangnya setiap tahun.

 

Yang lahir dari kegelisahan

Dari kesadaran itulah Kawasan Ekonomi Khusus Madura berangkat.

“Gagasan ini lahir dari kegelisahan para ulama, disambut pengusaha dan petani, lalu disusun menjadi naskah akademik bersama kampus-kampus di Madura,” tulis Achsanul.

Urutan dalam kalimat itu layak diperhatikan, sebab tidak lazim. Gagasan kawasan ekonomi khusus biasanya turun dari pusat ke daerah — dirancang di kementerian, lalu disosialisasikan ke bawah. Yang ini bergerak ke arah sebaliknya. Ia mulai dari keresahan orang-orang yang memikirkan nasib petani, disambut oleh mereka yang menanggung risikonya sehari-hari, lalu baru diberi bentuk akademik oleh kampus.

Pada Februari 2026, bupati dari empat kabupaten — Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep — menandatangani usulan itu bersama-sama untuk diteruskan ke pemerintah pusat.

Yang diminta bukan tambahan bantuan. Yang diminta adalah tata niaga, pengolahan, dan insentif yang dirancang khusus, sehingga surplus lima belas ribu ton itu punya tujuan sebelum panen dimulai, bukan sesudahnya — dan sehingga harga yang layak tidak lagi bergantung pada kebaikan hati beberapa gudang.

“Yang dibutuhkan sekarang adalah semua pihak bergerak bersama, dan tidak berhenti di tengah jalan,” tulisnya.

Selama sistem itu belum ada, setiap musim panen akan kembali dibuka dengan percakapan yang sama di gudang yang sama: bagaimana agar harga tahun ini masih bisa menguntungkan petani.

Dan kesediaan segelintir orang untuk menjawab pertanyaan itu, betapapun tulusnya, bukanlah kebijakan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *